HALAMAN UTAMA ENGLISH INFORMASI LELANG ALAMAT BPMIGAS
    BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI
***    SAAT INI TELAH TERSEDIA LAYANAN JARINGAN WIRELESS ACCESS POINT DI LINGKUNGAN BPMIGAS : 1)RUANG NAKULA SADEWA. 2)RUANG RAPAT 1A. 3)RUANG RAPAT KEPALA BPMIGAS. 4)RUANG RAPAT LANTAI 10. 5)LANTAI 13 WING 2. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, SILAHKAN HUBUNGI HELPDESK BPMIGAS EXT. 6660 / 6657 / 4846 / 4772     ***
     
 
 
     
 

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 46 TAHUN 2000

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1999

TENTANG BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

  
 
Menimbang : 
bahwa dengan terbentuknya Kabinet Persatuan Nasional dan untuk lebih meningkatkan program dan penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri, dipandang perlu mengubah keanggotaan Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 dengan Keputusan Presiden;
Mengingat :
 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
     
  2.
Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
     
  3. Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia;
     
MEMUTUSKAN:
     
Menetapkan :
  
KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PRESIDEN NOMOR 29 TAHUN 1999 TENTANG BADAN KOORDINASI PENEMPATAN TENAGA KERJA INDONESIA.
     
Pasal I
 
Ketentuan Pasal 4 Keputusan Presiden Nomor 29 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerja Indonesia diubah, sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :
 
Pasal 4
 
Susunan keanggotaan BKPTKI terdiri dari :
 
a. Ketua merangkap Anggota : Menteri Tenaga Kerja;
     
b. Anggota
 : 1. Menteri Dalam Negeri;

2. Menteri Luar Negeri;

3. Menteri Hukum dan Perundang-undangan;

4. Menteri Pendidikan Nasional;

5. Menteri Keuangan;

6. Menteri Perhubungan;

7. Menteri Agama;

8. Menteri Kesehatan;

9. Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan;

10.Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
c. Sekretaris merangkap Pelaksana Harian
 : Direktur Jenderal Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja, Departemen Tenaga Kerja
     
Pasal II
Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 
Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 23 Maret 2000

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ABDURRAHMAN WAHID
 
     
 
 
     
     
     
B P M I G A S