.::. UU-migas

BADAN PELAKSANA KEGIATAN USAHA HULU MINYAK DAN GAS BUMI

*** SAAT INI TELAH TERSEDIA LAYANAN JARINGAN WIRELESS ACCESS POINT DI LINGKUNGAN BPMIGAS : 1)RUANG NAKULA SADEWA. 2)RUANG RAPAT 1A. 3)RUANG RAPAT KEPALA BPMIGAS. 4)RUANG RAPAT LANTAI 10. 5)LANTAI 13 WING 2. UNTUK INFORMASI LEBIH LANJUT, SILAHKAN HUBUNGI HELPDESK BPMIGAS EXT. 6660 / 6657 / 4846 / 4772 ***



	MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK NDONESIA PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL NOMOR: 0008 TAHUN 2005 TENTANG INSENTIF PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK BUMI MARGINAL MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL



	Menimbang :

	a.	bahwa dalam rangka meningkatkan produksi minyak bumi dalam negeri perlu dilakukan upaya pengembangan lapangan minyak bumi marginal dalam suatu Wilayah Kerja yang telah berproduksi;

	b.	bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Insentif Pengembangan Lapangan Minyak Bumi Marginal;



	Mengingat :

	1.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4152);

	2.	Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2002 tentang Badan Pelaksana Kegiatan Usaha HuIu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nornor 81, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4216);

	3.	Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4435);

	4.	Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004 tanggal 20 Oktober 2004;


	MEMUTUSKAN

	Menetapkan

	PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG INSENTIF PENGEMBANGAN LAPANGAN MINYAK BUMI MARGINAL.


	BAB I

	KETENTUAN UMUM

	Pasal 1

	Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

	(1)	Minyak Bumi, Wilayah Kerja, Kegiatan Usaha HuIu, Kontraktor, Badan Pelaksana, dan Menteri adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyäk dan Gas Bumi.

	(2)	Lapangan Minyak Bumi Marginal yang selanjutnya disebut Lapangan Minyak Marginal adalah suatu lapangan minyak yang berdasarkan terms and conditions Production Sharing Contract yang berlaku belum ekonomis untuk dikembangkan dalam suatu Wilayah Kerja dengan status telah berproduksi.

	(3)	lnsentif adalah kebijakan pemberian tambahan pengembalian biaya operasi (operating cost) yang dikeluarkan untuk pengembangan Lapangan Minyak Marginal.

	(4)	Tahun Kalender adalah masa 12 (dua belas) bulan dimulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember sesuai kalender masehi.

	(5)	Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang . tugas dan tanggungjawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.


	BAB II

	INSENTIF LAPANGAN MINYAK MARGINAL

	PasaI2

	(1)	Kontraktor yang memiliki Lapangan Minyak Marginal pada Wilayah Kerja yang sudah berproduksi dapat mengajukan permohonan pemberian Insentif untuk mengembangkan Lapangan Minyak Marginal yang berada di Wilayah Kerjanya.

	(2)	Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah berupa pemberian tambahan pengembalian biaya operasi sebesar 20% (dua puluh persen) pada Iapangan minyak dimaksud.

	Pasal 3

	Lapangan Minyak Marginal yang dapat diberikan Insentif wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:

	a.	terletak dalam suatu Wilayah Kerja yang telah berproduksi;

	b.	berdasarkan terms and conditions Production Sharing Contract dan paket Insentif lain yang berlaku sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ada pada Kontrak Kerja Sama dalam Wilayah Kerja tersebut, rate of return yang diperoleh Kontraktor diperkirakan Iebih kecil dan 15% (lima belas persen).

	Pasal 4

	Lapangan Minyak Marginal yang telah disetujui diberikan Insentif wajib dikembangkan oleh Kontraktor paling lama 1 (satu) tahun setelah diterimanya persetujuan pemberian Insentif dari Badan Pelaksana.

	Pasal 5

	(1)	Setiap Tahun Kalender selama diberikannya Insentif, Kontraktor wajib menghitung dan melaporkan kepada Badan Pelaksana, paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah berakhirnya setiap Tahun Kalender, realisasi rate of return kumulatif dari hasil pengembangan Lapangan Minyak Marginal dimaksud.

	(2)	Berdasarkan hasil penelitian dan evaluasi Badan Pelaksana, apabila realisasi rate of return kumulatif tersebut lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), maka pemberian Insentif kepada Kontraktor terkait akan dihentikan terhitung sejak Tahun Kalender berikutnya.

	(3)	Apabila berdasarkan penelitian dan evaluasi Badan Pelaksana realisasi rate of return kumulatif Lapangan Minyak Marginal Kontraktor hasilnya Iebih kecil dari 15 % (lima belas persen), maka Badan Pelaksana akan memberikan Insentif kepada Kontraktor dimaksud pada Tahun Kalender berikutnya.


	BAB III

	TATACARA PENGAJUAN INSENTIF

	PasaI 6

	(1)	Kontraktor dapat mengajukan permohonan pengembangan Lapangan Minyak Marginal kepada Badan Pelaksana dengan tembusan kepada Direktur Jenderal untuk mendapatkan Insentif.

	(2)	Atas permohonan Kontraktor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Pelaksana melakukan penilaian kelayakannya berdasarkan kriteria pemberian Insentif dan penilaian ukuran keekonomisan yang umum digunakan dalam Kegiatan Usaha Hulu di Indonesia.

	Pasal 7

	Dalam hal permohonan Kontraktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disetujui atau ditolak, Badan Pelaksana akan memberitahukan persetujuan atau penolakan tersebut secara tertulis kepada Kontraktor dengan tembusan kepada Direktur Jenderal paling lambat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya permohonan.

	Pasal 8

	Badan Pelaksana dalam memberikan persetujuan atau penolakan permohonan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

	Pasal 9

	Badan Pelaksana menyampaikan laporan pelaksanaan lnsentif kepada Menteri dengan tembusan kepada Direktur Jenderal secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan

	Pasal 10

	Kontraktor yang telah diberikan Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, wajib membuat pembukuan khusus untuk Lapangan Minyak Marginal tersebut.


	BAB IV

	KETENTUAN PENUTUP

	Pasal 11

	Ketentuan mengenal operasionalisasi pemberian Insentif Lapangan Minyak Marginal diatur lebih lanjut oleh Kepala Badan Pelaksana sesuai peraturan perundang-undangan.

	Pasal 12

	Peraturan Menteri ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



	Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 25 April 2005 MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL, PURNOMO YUSGIANTORO

B P M I G A S